Kegiatan Usaha, Penunjang dan Layanan BPRS. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan (kegagalan settlement) pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yangTRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM - OJKOJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 28/SEOJK. 03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT5. Yth. salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 42 /pojk. 03/2021 TENTANG- 4 - untuk. OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai OJK. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. 02 – Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, Form 00. oleh OJK. 03/2022 tentang penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat danImplementasi kebijakan strategis OJK tahun 2019 yaitu mereformasi bisnis proses industri dan internal OJK melalui platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan Syariah. 4667 /BM /Normal >> endobj 7 0 obj /ca 0. II. Telepon Hunting : 021-29600000 Ext. 2. 29/SEOJK. Yth. LAPORAN BULANAN BPR. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal. 03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS ANTASENA Versi excel/hardcopy LBBU/S LKPBU LBU/S LHBU offline ke OJK Versi excel/ offline ke LPS. secara luring paling lambat. SIKePO merupakan aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara online oleh pengguna (baik internal OJK maupun pihak eksternal). Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang penyediaan informasi kepada stakeholders, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan sistem informasi pencarian ketentuan perbankan (SIKePO) dalam bentuk mobile application. persetujuan dari OJK Ketentuan POJK yang mengatur persyaratan dan tata cara kerjasama dgn pihak ke-3 Pasal 17 ayat (3), (3a), dan (3b) accelerate market deepening optimize financial technology Proses verifikasi face to face melalui sarana elektronik, milik: PJK Pihak ke-3 Ketersediaan ekosistem penting utk memastikan adanya good governance3) Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan nilai komposit. 2) OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan kerja sama dengan agen Laku Pandai. - 4 - b. Dalam hal sistem pelaporan OJK belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR secara luring (offline) –Pasal 13 ayat (4) 2. a. Rekam Jejak Keberlakuan. Bank; b. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum. (2) Metode perhitungan permodalan untuk eksposur Bank terhadap lembaga central counterparty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. strategi anti Fraud secara luring sesuai format dalam POJK (Lampiran I); dan b. Ringkasan, FAQ & Infografis. 03/2020 tentang pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuanganTerkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat: -2- a) menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau b) meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan danDownload Aplikasi SIKePO. 5. Landasan Hukum & Ketentuan Terkait. 2) Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan Download Aplikasi SIKePO. Pokok Pengaturan- 2 - bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Paling lambat 31 Januari untuk semester 2 Laporan Profil Risiko • Laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 30 hari kerja sebelum penerbitan • Laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitasKodifikasi KetentuanBank Umum KonvensionalBank Umum SyariahUnit Usaha SyariahBPR KonvensionalBPR Syariah. Download Aplikasi SIKePO. Email : [email protected]/2021 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK. 5. . Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup, Bank tidakotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 12 /pojk. 03/2017 tentang kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) bagi bank umum dengan rahmat tuhan yang maha esasecara cepat, maka OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu. Direksi Bank Perkreditan Rakyat di tempat. OJK dapat langsung menetapkan hasil akhir PKPU apabila memenuhi kriteria tersebut. Konvensional Syariah Jenis Ketentuan yang Berlaku. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasionalDownload Aplikasi SIKePO. UMUM Indonesia secara tegas menganut konsep negara hukum yang. 7. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. SIKePO memuat informasi mengenai kodifikasi. 2. SIKePO memuat informasi mengenai kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. permohonan ke OJK. The mobile application has been available for use since 2019. Pemetaan Dalam Kodifikasi. 03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diperlukan ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan produk BPR dalam bentuk Surat Edara OJK. 4. Penyampaian Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan. 8055 x Dilihat. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. Setelah ditetapkan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada. PELAPOR 1. Kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan. text file (txt) dan/atau . belum memiliki sertifikat pengetahuan. Direksi Bank Perkreditan Rakyat di tempat. 2) OJK berwenang menetapkan penyesuaian penyampaian cakupan informasi laporan debitur berdasarkan pertimbangan tertentu. OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor tsb, dengan pertimbangan: a. 5294 /BM /Normal >> endobj 6 0 obj /ca 0. Adapun layanan dan. pemanfaatan tenaga kerja asing (tka) dan program alih pengetahuan di sektor perbankan g=-/;8=;îò%g=-/ ëî%íëìò< n =-/;8= ;ïí%n =-/ ëî%íëìòHubungi Kami. - 3 - (2) Seluruh Bank wajib membentuk Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. 03/2019 tentang penerapan tata kelola bagisistem elektronik kepada OJK. OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 1. Email : helpdesk@ojk. 3 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus. To access SIKePO, users may visit . 2. lambat tanggal 31 Desember 2023. 03/2020 tentang pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuanganOJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Upaya ini dapat dilakukan OJK dalam hal menurut penilaian OJK terdapat kondisi yang dapat menyebabkan LJK berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya SIKePO pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan atas suatu topik secara frequently asked questions (faq) surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 42/seojk. 5. Tenaga Ahli atau Konsultan. id. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. 03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 38/pojk. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 /SEOJK. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 /SEOJK. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap LPIP telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. URL: 10 Pasal 4 LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) dengan menyertakan: 1. Ketentuan Utuh. - 4 - 6. sektor tertentu, di Indonesia yang terkena dampak bencana. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah ketentuan: 564. direksi bank umum, di tempat. 15. Paling lambat 31 Juli untuk semester 1 b. 2. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. la po r a n pe rhi tungan secara k on solida si disa mpai ka n pa ling la mb at. BAB IIDalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada batas waktu pelaporan, OJK memberitahukan kepada Bank secara tertulis. - 2 - Contoh 1: Laporan berkala bancassurance disampaikan oleh BUK yang memiliki izin dan melaksanakan aktivitas bancassurance. Prinsip Kehati-Hatian. Substansi Pengaturan 1. salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 14 /pojk. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun. Download Aplikasi SIKePO. OJK Luncurkan Aplikasi Seluler Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO) Kategori Berita Pemerintahan | mth Jakarta, Kominfo - Otoritas Jasa Keuangan. Amanat dari Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) K O N G L O M E R A S I K E U A N G A N. Fitur ini hanya bisa digunakan jika Anda sudah mendaftarkan email 2. 03/2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditankepada OJK Sistem P elaporan Otoritas Jasa Keuangan Sistem P elaporan Otoritas Jasa Keuangan 1. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. 03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank yang mengalami keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan. To access SIKePO, users may visit The website displays SIKePO logo that combines the abbreviation and the application's icons—an. laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud secara daring yang terdiri atas:secara cepat, maka OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu. koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas dasar temuan Pelapor maupun temuan OJK. 03/2022 tentang lembaga pengelola informasi perkreditan dengan rahmat tuhan yang maha esa29/SEOJK. II. Landasan Hukum & Ketentuan Terkait. PELAPOR. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir 26 Desember 2022. Ketentuan Utuh. 03/2020 TENTANG S I K E P O Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online. penyelarasan dengan kebijakan pemerintah. Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi data akhir bulan; dan b. 03/2021 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 34/pojk. Tabungan Dasar atau Basic Saving Account yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan denganOJK memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan menjadi Pelapor diterima secara lengkap oleh OJK dan seluruh persyaratan untuk menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam POJK PPID SLIK terpenuhi. 17/POJK. Keadaan Kahar Bank wajib. BPR Konvensional. Landasan Hukum & Ketentuan Terkait. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. sektor tertentu, di Indonesia yang terkena dampak bencana. Direksi Bank Umum Konvensional, di tempat. Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan, FAQ & Infografis. direksi bank di tempat. Download Aplikasi SIKePO. 00. 22 November 2021 sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN-2 - Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. - 3 - dan pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. LAPORAN BULANAN BPR. 03/2021. 03/2022 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah- 1 - Yth. Download Aplikasi SIKePO. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. BPRS melalui sistem pelaporan OJK. 5. Pengamanan Data & Transaksi Pasal 6 Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian data dan transaksi nasabah pada setiap sistem elektronik yang. Bab IX Ketentuan Lain-Lain salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 25 /pojk. industri pasar modal; dan c. ketentuan pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, BMPK Bank Umum dan BMPD Bank Umum Syariah, diperlukan penyesuaian beberapa pokok pengaturan terkait BMPK BPR dan BMPD BPRS. 3) Pelapor dilarang untuk memperjualbelikan data SLIK. 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5/OJK) yang selanjutnya disebut sebagai POJK PTI, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. Terlambat menyampaikan laporan bulanan. koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas dasar temuan Pelapor maupun temuan OJK. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang tugas Personalia dan Kepatuhan. Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank harus melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa Bank2. Download Aplikasi SIKePO. Sesuai Peraturan OJK mengenai Rencana Bisnis Bank, Bank Umum wajib menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana. Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi data akhir bulan; dan b. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48 /SEOJK. 2. 03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS • POJK No. © 2023 - Otoritas Jasa Keuangan. Terlambat menyampaikan laporan bulanan. Masuk Menggunakan Akun Anda. 03/2016 tentang penerapan manajemen risikosalinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 32 /pojk. Download Aplikasi SIKePO.